Buku Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah

Rp116.000

Buku Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah
Penulis : Johan Jasin
Ukuran : viii, 208, Uk: 15.5×23 cm
ISBN : 978-623-209-659-2
Cetakan Pertama : Mei 2019
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat tiga persoalan yang sangat mendasar, yakni hukum, hak asasi manusia (ham) dan otonomi daerah. Bagi bangsa dan bernegara persoalan hukum teramat penting, karena hukum menjadi instrumen utama sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan bahkan hukum bagi masyarakat juga merupakan landasan dasar yang menjadi pegangan tatkala warga masyarakat melaksanakan hak dan kewajibannya.
Pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dimaksud terkait erat dengan ham yang harus dilindungi, dijamin dan ditegakkan oleh semua lapisan komponen bangsa. Ham tersebut menjadi unsur penting bagi suatu negara hukum, disamping pemerintah dan yang diperintah tunduk pada hukum serta adanya peradilan administrasi negara. Persoalan penegakan hukum dan ham tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi sesungguhnya juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Deskripsi

Buku Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah
Penulis : Johan Jasin
Ukuran : viii, 208, Uk: 15.5×23 cm
ISBN : 978-623-209-659-2
Cetakan Pertama : Mei 2019
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat tiga persoalan yang sangat mendasar, yakni hukum, hak asasi manusia (ham) dan otonomi daerah. Bagi bangsa dan bernegara persoalan hukum teramat penting, karena hukum menjadi instrumen utama sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan bahkan hukum bagi masyarakat juga merupakan landasan dasar yang menjadi pegangan tatkala warga masyarakat melaksanakan hak dan kewajibannya.
Pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dimaksud terkait erat dengan ham yang harus dilindungi, dijamin dan ditegakkan oleh semua lapisan komponen bangsa. Ham tersebut menjadi unsur penting bagi suatu negara hukum, disamping pemerintah dan yang diperintah tunduk pada hukum serta adanya peradilan administrasi negara. Persoalan penegakan hukum dan ham tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi sesungguhnya juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ulasan

Belum ada ulasan.

Hanya pelanggan yang sudah login dan telah membeli produk ini yang dapat memberikan ulasan.