Buku Hukum Keuangan Desa – Mencari Keseimbangan Kewenangan Pemerintah

Rp102.000

Buku Hukum Keuangan Desa (Mencari Keseimbangan Kewenangan Pemerintah Kabupaten |Pengarang Isharyanto
ISBN 978- 602-453-346-5
Ukuran 15.523 cm
Halaman
x, 166 hlm
Terbit 2017

Sinopsis

Buku ini merupakan Buku Kedua Penulis dalam seri Pemerintahan Desa, buku sebelumnya berjudul Hukum Pemerintahan Desa (Perspektif, Konseptualisasi, dan Konteks Yuridis). Kajian dalam buku ini menawarkan alternatif mekanisme pengelolaan keuangan Desa yang berlaku saat ini yang notabene bertitik berat pada Pemerintah Desa. Implikasi dari mekanisme ini adalah Pemerintah Desa harus melaksanakan dan menyelesaikan secara penuh semua proses pengelolaan keuangan Desa, yaitu mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Sehingga bilamana diukur dari beban kinerja, Pemerintah Desa memiliki beban yang sangat berat tanpa didukung oleh sumber daya yang memadahi untuk saat ini. Alternatif mekanisme pengelolaan keuangan Desa yang diusulkan Penulis adalah dengan melimpahkan sebagian proses pengelolaan keuangan Desa ke pemerintah supradesa, dalam hal ini yang paling memungkinkan adalah Kecamatan. Selain itu, upaya ini dilakukan dengan tujuan lain, yaitu mengoptimalisasikan peran Camat beserta aparaturnya yang mulai tergerus sejak dilaksanakannya otonomi daerah.

Berdasarkan data penelitian dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Pertanian Bogor tahun 2011 sebanyak 3,41 (enam puluh tiga koma empat puluh satu) per seratus penduduk Negara Republik Indonesia tinggal di Desa. 4 Jumlah penduduk tersebut tersebar di 74.754 (tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh empat) Desa di seluruh pelosok Negara Republik Indonesia. Pengaturan Desa dalam peraturan perundang-undangan mulai dari awal Negara Republik Indonesia berdiri hingga era reformasi sangat tidak menentu dan karakteristiknya berubah-ubah.

Deskripsi

Buku Hukum Keuangan Desa (Mencari Keseimbangan Kewenangan Pemerintah Kabupaten |Pengarang Isharyanto
ISBN 978- 602-453-346-5
Ukuran 15.523 cm
Halaman
x, 166 hlm
Terbit 2017

Sinopsis

Buku ini merupakan Buku Kedua Penulis dalam seri Pemerintahan Desa, buku sebelumnya berjudul Hukum Pemerintahan Desa (Perspektif, Konseptualisasi, dan Konteks Yuridis). Kajian dalam buku ini menawarkan alternatif mekanisme pengelolaan keuangan Desa yang berlaku saat ini yang notabene bertitik berat pada Pemerintah Desa. Implikasi dari mekanisme ini adalah Pemerintah Desa harus melaksanakan dan menyelesaikan secara penuh semua proses pengelolaan keuangan Desa, yaitu mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Sehingga bilamana diukur dari beban kinerja, Pemerintah Desa memiliki beban yang sangat berat tanpa didukung oleh sumber daya yang memadahi untuk saat ini. Alternatif mekanisme pengelolaan keuangan Desa yang diusulkan Penulis adalah dengan melimpahkan sebagian proses pengelolaan keuangan Desa ke pemerintah supradesa, dalam hal ini yang paling memungkinkan adalah Kecamatan. Selain itu, upaya ini dilakukan dengan tujuan lain, yaitu mengoptimalisasikan peran Camat beserta aparaturnya yang mulai tergerus sejak dilaksanakannya otonomi daerah.

Berdasarkan data penelitian dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Pertanian Bogor tahun 2011 sebanyak 3,41 (enam puluh tiga koma empat puluh satu) per seratus penduduk Negara Republik Indonesia tinggal di Desa. 4 Jumlah penduduk tersebut tersebar di 74.754 (tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh empat) Desa di seluruh pelosok Negara Republik Indonesia. Pengaturan Desa dalam peraturan perundang-undangan mulai dari awal Negara Republik Indonesia berdiri hingga era reformasi sangat tidak menentu dan karakteristiknya berubah-ubah.

Ulasan

Belum ada ulasan.

Hanya pelanggan yang sudah login dan telah membeli produk ini yang dapat memberikan ulasan.